Produksi Industri Pengolahan Tembakau Menurun 44 Persen

Produksi Industri Pengolahan Tembakau Menurun 44 Persen.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat di produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK) pada kuartal III 2018 mendapati kenaikan 3,88 persen jika dibandingkan dengan kuartal yang sama dari tahun sebelumnya .
Meskipun demikian terjadi penurunan pertumbuhan produksi sejumlah sebagian industri. Salah satu industri yang mengalami penurunan pertumbuhan produksi cukup dalam yaitu industri pengolahan tembakau.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyebutkan, penurunan pertumbuhan produksi industri tembakau pada kuartal III 2018 dibandingkan pada kuartal III 2017 sebesar 44,78 persen.

Tahun ke tahun turun karena cuaca pada saat panen kurang air sehingga pertumbuhan tembakau kurang maksimal,” ujar dia, di Kantornya, Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Meskipun demikian, singkat Suhariyanto, industri pengolahan tembakau pada kuartal III 2018 ini tumbuh tinggi jika dibandingkan dengan dengan kuartal II 2018.

“Kalau kami membandingkan quarter to quarter naik 32,36 persen karena ini adanya di kuartal III,” ujarnya.

Suhariyanto mengatakan, saat ini industri pengolahan tembakau berpusat di tiga daerah di Indonesia, yakni di provinsi, Jawa Tengah (Temanggung), Jawa Timur (Madura), dan Nusa Tenggara Barat.

Petani Meminta Tunda Penyederhanaan Tarif Cukai Tembakau

Petani tembakau menilai kebijakan penyederhanaan ini (simplifikasi) tarif cukai rokok berpotensi merugikan petani. Oleh karena itu, petani meminta agar pemerintah menunda dan mengkaji ulang kebijakan tersebut itu.

Ketua DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Agus Parmuji, mengungkapkan penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 tentang simplifikasi tarif cukai tembakau perlu sangat di pertimbangkan dan memperhatikan berdampak secara keseluruhan, baik terhadap petani tembakau maupun industri kretek nasional.

Lantaran, implementasi simplifikasi tarif cukai berpeluang berdampak langsung terhadap petani tembakau ini, juga menurunkan penerimaan negara dari beacukai rokok.

Dia menuturkan, PMK 146/2017 tersebut mengatur penggabungan golongan Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan Sigaret Kretek Mesin (SKM), termasuk ke penggabungan kuota.

Jika kebijakan ini diberlakukan maka akan merugikan petani sebagai penjual tembakau dan pada umumnya produk kretek sebagai produk nasionalang berada di indonesia.

“Simplifikasi tarif cukai akan mematikan di industri kretek nasional yang merupakan penyerap tembakau petani lokal, bahkan nasional,” ujar dia

Sementara itu, lanjut dia, kalau usul lain terkait penyederhanaan tarif menjadi lima layer akan mengakibatkan semua pabrikan nasional ini yang kategori besar hingga menengah dan kecil berpotensi akan gulung tikar. Lantaran pabrikan ini tidak sanggup bersaing dengan suplayer besar yang sudah mempunyai merek internasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.