Modus Baru Politik Uang Bermotif Asuransi !

Politik Uang Bermotif Asuransi – Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat memfokuskan pengawasannya pada politik uang pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada 2019.

“Dalam pemilu saat ini kami fokus pada politik uang, terutama dalam pelaksanaan pemilihan legislatif,” kata Ketua Bawaslu Abdullah Dahlan di Hotel Santika,Kamis (18/10).

Modus Baru Politik Uang Bermotif Asuransi !

Saat ini, pihaknya telah menemukan berbagai mode dalam melakukan politik uang. Selain dilakukan secara konvensional, yaitu memberi uang dan barang, ada juga yang memberikan asuransi.

“Meskipun memberikan asuransi, tetap dikategorikan sebagai politik uang karena memberikan sesuatu kepada calon pemilih,” jelasnya.

Ia menjelaskan modus yang digunakan, yaitu calon yang akan maju dalam pemilihan calon pemilih yang mengumpulkan dan kemudian diberikan asuransi.

“Ada pola baru sekarang dalam politik uang dengan layanan. Jadi calon pemilih dikumpulkan dan menjadi peserta asuransi,” katanya.

Cara politik uang seperti ini, katanya, sedang berkembang. Banyak cara baru untuk menipu Bawaslu selama periode kampanye. Karena itu, masyarakat harus mewaspadai masalah politik uang dalam tahapan kampanye ini.

“Politik uang adalah perilaku yang merusak. Jadi itu menjadi fokus dan masalah penting bagi kami,” katanya.

Sebagai akibat dari politik uang, katanya, calon pemilih tidak akan melihat visi dan misi program. Tapi transaksional akan dipilih. Kondisi ini akan merusak gedung pemilihan.

“Politik uang itu memalukan, pahit dan menjadi kejahatan dalam pemilihan. Dalam kompetisi pemilu 2019 semakin ketat. Ada 16 partai politik yang bersaing,” katanya.

Dalam aturan saat ini, penerima uang tidak akan dihukum jika mereka melaporkan politik uang. Hanya penyedia uang yang akan dikenakan sanksi pidana Pemilu. Dia mengimbau warga untuk menolak politik uang dan melaporkan para pelaku.

“Dalam proses penuntutan itu menjadi menguntungkan bagi kami. Di masa lalu pemberi dan penerima akan dikenakan sanksi, sehingga orang enggan melaporkan. Jika sekarang penerima dapat bebas untuk melaporkan dan tidak akan dikenakan sanksi,” katanya. .

Jika politik uang terjadi secara sistematis, struktural dan besar-besaran, calon legislatif dapat didiskualifikasi. Pihaknya kini memetakan pola politik uang yang bisa terjadi. “Di Jawa Barat sendiri ada 1.500 calon,” katanya.

Politik uang dapat terjadi ketika pos dan pra-pemilihan. Setelah voting, pemilih akan memotret hasil pilihan mereka. Selanjutnya, hasil pilihan bisa dicairkan.

“Jadi ketika H-hari kami melarang pemilih membawa alat komunikasi.” Ini tidak bisa difoto sebagai hasil dari pilihan, “jelasnya.

Source : Radar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.