PEMKOT ADA DIMANA? Saat Banyak Pengembang Perum Langgar UUD Dan Perda !

PEMKOT ADA DIMANA? – Sejak belasan tahun lalu, pembangunan perumahan di kawasan Kota Tasikmalaya berkembang seperti jamur di musim hujan. Mulai dari perumahan kelas bersubsidi hingga jenis yang sangat mewah yang terus bermunculan.

Sayangnya, maraknya pembangunan yang bahkan mengorbankan tanah pertanian (sawah), tidak diimbangi dengan pengawasan dan kontrol dari pemerintah.

Akhirnya, ada begitu banyak pengembang yang melanggar aturan, terutama aturan tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial , seperti: keberadaan ruang terbuka, ruang bermain anak-anak, fasilitas ibadah, tempat pemungutan suara, balai pertemuan masyarakat dan fasilitas fasilitas umum. .

Ini seperti yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang No.1 tahun 2011, mengenai: perumahan dan pemukiman dan PERDA No. 1 tahun 2013, mengenai: pengajuan Infrastruktur, Fasilitas dan Utilitas.

Banyak orang sebagai konsumen ditipu oleh pengembang yang tidak bermoral. Harapan masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hunian yang aman dan nyaman hanyalah mimpi, apa yang dipromosikan dan dijanjikan oleh pengembang di awal ketika kawasan perumahan akan dibangun tidak sesuai dengan kenyataan.

Sedangkan sanksi bagi pengembang yang tidak menyediakan fasilitas publik dan publik dalam UU No.1 Tahun 2011, Pasal 151 cukup berat. Yaitu: Pasal (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, infrastruktur, fasilitas, dan fasilitas publik yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, akan dikenakan denda maksimum Rp. 5.000.000. 000.00 (lima milyar rupiah).

Pasal (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dikenai hukuman pidana tambahan berupa pembangunan kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, infrastruktur, fasilitas, dan utilitas publik yang disepakati.

Bahkan pengembang juga dapat digugat berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Gugatan terhadap pengembang dapat dilakukan secara individual.

Ancaman bagi pengembang yang tidak melaksanakan kewajiban untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah denda hingga 2 miliar rupiah, atau penjara selama 5 tahun.

Pemerintah, melalui tim koordinasi PUPR sebagai pengawas pembangunan, BPMPPT sebagai pihak yang menerbitkan IMB, PP PP dan Damkar sebagai penegak PERDA, harus bersama-sama turun ke lapangan untuk memantau, mengevaluasi dan bertindak terhadap pengembang perumahan yang tidak bermoral yang melakukan tidak menyediakan fasilitas umum. dan facas sebagaimana berlaku.

Pemerintah Jangan hanya mengeluarkan izin tetapi hampir tidak ada evaluasi dan pengawasan, pengembang juga tidak hanya mengejar keuntungan dengan memaksimalkan lahan yang dijual rumah, sampai mereka melupakan kewajiban untuk memberikan fasilitasi dan fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan.

Source : Radar tasikmalaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.