Kasus Korupsi Di Pemkab Tasikmalaya, Masyarakat Merasa Dikhianati

Perwakilan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya mendorong aparat hukum secara serius menangani pemusnahan korupsi di kota yang dijuluki Kota Seribu Pesantren ini.

Kasus Korupsi Di Pemkab Tasikmalaya, Masyarakat Merasa Dikhianati

Hal tersebut setelah perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Aspirasi Warga Tasikmalaya dengan Pemkab, DPRD, Kejaksaan dan Polres Tasikmalaya di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (21/11).

Ketua Jawara Kabupaten Tasikmalaya Ramdan Hanafi mengungkapkan,

destinasi sidang rakyat itu (audiensi, Red) sebagai upaya mengurangi pemerintah dan penegak hukum konsentrasi menangani sekian banyak persoalan ko rupsi.

”Jawara bareng aktivis, pimpinan ormas, LSM, pengamat, akademisi serta figur masyarakat hendak setiap masalah korupsi ditangani serius,” ungkapnya .

Menurutnya, saat muncul permasalahan ko rupsi pemotongan dana hibah 2017 yang memutuskan Sekda Abdul Kodir bareng PNS lainnya sebagai tersangka,

masyarakat Kabupaten Tasikmalaya paling kecewa dan merasa dikhianati oleh pemerintah daerah.

“Maka dari itu, kami minta permasalahan korupsi dana hibah tidak terulang dan diusut sampai ke akarnya,” ungkap Ramdan.

Sebab dalam permasalahan pemotongan dana hibah tersebut, kata Ramdan, masyarakat Tasikmalaya yang menjadi korban terdaftar lebih dari 1.000 orang.

”Itu daftar kami, dari hasil pencarian dan mengoleksi informasi,” tuturnya.

Maka di akhir audiensi, disepakati nota mengenai komitmen bareng pemberantasan korupsi di Kabupaten Tasikmalaya.

Pertama, meminta pemerintah membuka data administrasi dan legalitas hukum yayasan atau lembaga penerima dana hibah mulai tahun perkiraan 2014, 2015, 2016 dan 2017.

Kedua, meminta Kejaksaan Negeri dan Polres Tasikmalaya siap mengerjakan pengusutan atas pengembangan kasus sangkaan pemotongan korupsi dana hibah tanpa diminta atau tidak.

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mesti menjamin menyerahkan seluruh data mencantol yayasan atau lembaga penerima hibah.

Dengan menyematkan besaran hibah yang diterima, secara transparan.

Dan keempat, semua pihak yang bertanda tangan dalam nota kesepakatan mesti menjalin komunikasi,

bertukar informasi berhubungan data dan fakta.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ruhimat menerima audiensi dan aspirasi dari perwakilan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya soal desakan pemberantasan korupsi di Kabupaten Tasikmalaya.

“Aspirasi ini menjadi ungkapan dan keluhan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Kita terima aspirasi dan menandatangani nota kesepakatan pemusnahan korupsi bareng perwakilan eksekutif, Polres Tasikmalaya dan Kejaksaan,” jelasnya.

Nota kesepakatan dalam pemusnahan korupsi ini, kata Ruhimat, adalahaspirasi baik sebagai unsur dari komitmen bareng pemerintah daerah, DPRD bareng penegak hukum dan masyarakat.

Adapun soal penetapan terduga Sekda Abdul Kodir bersama sejumlah ASN dalam permasalahan korupsi dana hibah,

kata Ruhimat, DPRD mendorong penegak hukum mengusut tuntas permasalahan tersebut hingga ke akar-akarnya.

“Kami menyokong dan memuliakan proses hukum yang ketika ini sedang berlangsung baik di Polda jabar maupun Kejati,” paparnya.

Source : Radar