H Ruhimat | Ngebangun Taman Terkesan tiba-tiba

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ruhimat menilai pembangunan Taman Alun-Alun Manonjaya terkesan ujug-ujug tanpa ulasan dan perencanaan yang matang.

H Ruhimat | Ngebangun Taman Terkesan tiba-tiba

H Ruhimat

“Kami (DPRD) tidak pernah disuruh atau dilibatkan dalam ulasan proyek pengaturan Alun-Alun Manonjaya. Harusnya terdapat komunikasi dengan DPRD bahwa bakal ada pengaturan alun-alun. Ini justeru langsung saja dibangun, saya heran bangun taman terkesan ujug-ujug,” jelasnya, Rabu (21/11).

Ruhimat juga menilai pembangunan Taman Alun-Alun Manonjaya tidak masuk dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) serta tak melibatkan semua stakeholder. Termasuk tidak berkomunikasi baik dengan masyarakat setempat. “Dan DPRD juga tak dilibatkan perencanaannya, sebab kami tidak tahu bakal adanya pengaturan alun-alun,” terangnya.

Ruhimat pun melihat pembangunan ini terkesan kepentingan individu untuk menemukan proyek saja. Tanpa mementingkan aspirasi masyarakat. Padahal sebuah pembangunan idealnya dimulai dari gagasan atau kemauan masyarakat, sebab yang akan memakai atau memanfaatkannya ialah mereka. “Maka saat ada aspirasi dari masyarakat guna membongkarnya kembali, DPRD menyetujui. Karena tersebut adalahharapan dan kemauan masyarakat, anda sebagai wakil rakyat mesti respons,” terangnya.

Terpisah, Inspektur Kabupaten Tasikmalaya Dr H Iwan Saputra MSi menyatakan soal dibongkarnya Taman Alun-Alun Manonjaya yang merasakan kerugian Rp 400 juta termasuk untuk penghapusan aset daerah.

Iwan menyatakan adanya penghapusan aset yang menimbulkan kerugian negara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mesti menciptakan laporan administrasi soal penghapusan aset itu dengan dalil penyebabnya terdapat permintaan atau aspirasi masyarakat guna dibongkar.

“Nanti laporan administrasi itu diaudit oleh Inspektorat Provinsi Jabar, jadi bila alasannya terdapat permintaan dari masyarakat memang tidak apa-apa, yang urgen PUPR mesti menempuh dulu dari segi administrasi soal penghapusan asetnya,” paparnya.
Kata dia, yang berhak audit pembangunan taman tersebut ialah Inspektorat Jabar, sebab anggarannya bersumber dari Bantuan Provinsi Jawa Barat,” terangnya.

Source : Radar