Ciamis Hapus Kesan Kejaksaan Negri Yang Menyeramkan

Kejaksaan Negeri dan Pemkab Ciamis menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding / MoU) tentang Pengawal Pemerintah dan Safeguard dan Tim Pengembangan Daerah (TP4D), Jumat (12/10).

MoU bertujuan untuk mempercepat akselerasi pembangunan strategis di Ciamis. Melalui kolaborasi ini, kejari akan membuka keran komunikasi dengan pemerintah setempat dalam konsultasi berbagai perkembangan.

“Saya berharap kesan jaksa tidak lagi menyeramkan. Harapan besar saya adalah tidak ada lagi kesalahan administrasi dalam mengelola dana,” jelas Kepala Kejaksaan Negri Kabupaten Ciamis, Sri Respatini, SH kemarin.

Menurut Sri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyarankan agar pembangunan diprioritaskan pada infrastruktur yang dilengkapi dengan dokumen akuntabilitas.

Manajemen administrasi harus benar dan teratur. Karena itu, melalui MoU ini, Kejari dan Pemkab akan saling mengingatkan. Jika ada jaksa atau pejabat pemerintah lokal yang melakukan hal-hal di luar aturan, mereka akan ditangani.

Unit Kerja Wilayah juga tidak perlu ragu dalam melakukan percepatan pembangunan daerah. Karena TP4D berperan dalam menjaga, mengamankan dan mendukung keberhasilan pemerintah dan pembangunan melalui pendekatan persuasif.

“TP4D juga memberikan informasi hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD,” katanya.

Bupati Ciamis Drs H Iing Syam Arifin menyatakan bahwa kerja sama ini untuk mendorong pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan aman serta menghindari masalah hukum.

Selain itu, sebagai sarana strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi pemerintah daerah dengan kejari. “Sejauh ini ada kekhawatiran dari pejabat bahwa mereka akan terjebak dalam masalah hukum,” kata Iing.

Partainya ingin melaksanakan pemerintahan keuangan regional dan pengadaan barang dan jasa transparan. Jadi untuk menghindari penyimpangan dan korupsi. Seperti dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun 2015.

“Saya mengajak seluruh ASN di Kabupaten Ciamis untuk tidak ragu melakukan kegiatan yang terkandung dalam APBD 2019. Karena keragu-raguan menyebabkan anggaran menjadi kurang optimal dan pembangunan terhambat dan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai,” jelas Iing.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.