Pemerintah Batalkan Kenaikan BBM Premium

Pemerintah tiba-tiba membatalkan kenaikan harga jual bahan bakar jenis premium (BBM).

Alasannya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kebijakan itu ditunda karena menunggu kesiapan PT Pertamina Persero.

Pengamat ekonomi di Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF), Reza Hafiz, mengatakan pemerintah saat ini dihadapkan pada pilihan dilema antara mendorong pertumbuhan atau stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Pasalnya, jika Premium naik, menurut dia, itu akan membuat daya beli masyarakat melemah karena melonjaknya harga kebutuhan pokok.

“Akibatnya, konsumsi rumah tangga melemah dan akhirnya pertumbuhan melambat. Karena kita tahu bahwa hampir 60 persen struktur pertumbuhan masih dikontribusikan oleh konsumsi,” kata Reza kepada Jaringan Fajar Indonesia (FIN), Jumat (12/10).

Reza mengatakan, mengingat dampak negatif jangka pendek dari kenaikan harga Premium dan stabilitas pertumbuhan adalah alasan kuat untuk penundaan dalam menyesuaikan bahan bakar bersubsidi. Dibandingkan dengan masalah fiskal dan keuangan Pertamina.

“Pertimbangan ini tentu lebih dominan daripada masalah fiskal dan keuangan kesehatan Pertamina. Meski tidak dapat disangkal ada juga konten yang kerakyatan di dalamnya,” tambahnya.

Reza menjelaskan, kenaikan harga Premium bisa memberi sinyal positif ke pasar. Dengan demikian, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kemungkinan besar akan dihargai.

Namun, menurut dia, itu juga akan berdampak negatif, seperti ketidakstabilan harga kebutuhan pokok dan kenaikan inflasi.

“Selain itu, masalah stabilitas nilai tukar tidak hanya berasal dari bahan bakar, tetapi dari investasi yang masuk langsung atau melalui portofolio dan hasil ekspor,” katanya.

Reza menilai penundaan kenaikan harga Premium tidak akan memengaruhi keuangan Pertamina, karena sudah diselamatkan oleh kenaikan harga BBM non-subsidi.

Meski ditekan oleh proyeksi harga minyak mentah dunia dan depresiasi rupiah, kata Reza, pemerintah masih bisa mendapatkan keuntungan dari pendapatan sektor minyak dan gas negara, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Dan kemungkinan mempertimbangkan harga minyak dunia hingga akhir tahun agak miring sehingga proyeksi harga Premium masih bisa diselamatkan oleh Pertamina. Namun, dengan bantuan pemerintah,” pungkasnya.

Siap Tidak Siap

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, penundaan penyesuaian harga BBM jenis premium bersubsidi bukan karena kesiapan.

Namun, Nicke mengatakan, tekad itu sedikit lebih rumit. Pertamina harus berkoordinasi dengan tiga menteri sekaligus.

“Ini bukan masalah siap atau tidak siap, ada ketentuan yang mengatur harga harus dikoordinasikan dengan tiga menteri,” katanya.

Nicke mengaku telah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan untuk membahas hal ini.

Pada pertemuan tersebut, Nicke meminta Pertamina waktu untuk mengungkapkan mekanisme kenaikan harga.

“Terinfeksi kita perlu waktu untuk mengatur, seperti dengan tim TI, maka kita juga punya banyak SPBU,” jelasnya.

Sebab, menyesuaikan harga Premium, kata Nicke, harus diperhatikan dengan sejumlah variabel. Salah satunya, seperti, kemampuan daya beli masyarakat.

Source : Radar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.